Layanan Bantuan Hukum

Masyarakat dapat menggunakan layanan bantuan hukum yang tersedia pada setiap banner posbakumkantor pengadilan.

Pengadilan menyediakan  Pos  Bantuan  Hukum  (Posbakum)  yang  mudah diakses oleh pihak-pihak yang tidak mam

Pengadilan menyediakan  Advokat  Piket  (bekerjasama  dengan  lembaga penyedia bantuan hukum) yang bertugas pada Posbakum  dan memberikan layanan hukum sebagai berikut:

  • bantuan pengisian formulir permohonan bantuan hukum;
  • bantuan pembuatan dokumen hukum;
  • advis, konsultasi hukum dan bantuan hukum lainnya baik dalam perkara pidana maupun perkara perdata;
  • rujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk pembebasan pembayaran biaya perkara sesuai syarat yang berlaku;
  • rujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk mendapat bantuan jasa advokat sesuai syarat yang berlaku.

Pengadilan memberikan layanan pembebasan biaya perkara (prodeo) kepada pihak- pihak   yang   tidak   mampu   dengan   mengajukan    permohonan   kepada   Ketua Pengadilan atau kepada Ketua Majelis Hakim.

Penggugat berhak mendapatkan semua jenis pelayanan secara cuma-cuma yang berkaitan dengan  pemeriksaan  perkara  prodeo.  Komponen  biaya prodeo meliputi antara lain: biaya pemanggilan, biaya pemberitahuan isi putusan, biaya saksi/saksi ahli, biaya materai, biaya alat tulis kantor, biaya penggandaan/fotokopi, biaya pemberkasan dan biaya pengiriman berkas.

Bagi   masyarakat   yang   tidak   mampu   dapat   mengajukan   surat  permohonan berperkara secara prodeo (cuma-cuma) dengan mencantumkan alasan-alasannya kepada Ketua Pengadilan dengan melampirkan:

  • Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Lurah/Kepala Desa setempat; atau
  • Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin atau Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) atau Kartu Program Keluarga Harapan (PKH) atau Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT).
  • Surat pernyataan   tidak  mampu   yang  dibuat  dan  ditandatangani   pemohon bantuan hukum dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Jika  pemohon   prodeo   tidak  dapat  menulis   atau  membaca   maka  permohonan beracara  secara  prodeo  dapat  diajukan  secara  lisan  dengan  menghadap   Ketua Pengadilan.

Prosedur permohonan berperkara secara prodeo:

  • Permohonan   diajukan   secara   lisan   atau   tertulis   kepada   Ketua   Pengadilan Tingkat Pertama dengan dilampiri dokumen pendukung.
  • Dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak permohonan itu dicatat oleh Panitera,   Hakim   yang   ditunjuk   (Hakim   yang   menyidangkan   pada   tingkat pertama)   memerintahkan   Panitera   untuk   memberitahukan   permohonan   itu kepada pihak lawan dan memerintahkan  untuk memanggil  kedua belah pihak supaya datang di muka Hakim untuk dilakukan pemeriksaan tentang ketidakmampuan Pemohon
  • Dalam   tenggang   waktu   paling   lambat   7  (tujuh)   hari  setelah   pemeriksaan, Pengadilan   Tingkat   Pertama   mengirimkan   berita   acara   hasil   pemeriksaan dilampiri permohonan izin beracara secara prodeo dan dokumen pendukung ke Pengadilan,   yang  berwenang  memutus  perkara  yang  dimohonkan   tersebut, untuk diputus apakah dikabulkan atau tidak
  • Jika  permohonan  dianggap  memenuhi  syarat  maka  diberikan  penetapan  ijin berperkara secara prodeo. Izin beracara secara prodeo diberikan Pengadilan atas perkara yang diajukan pada tingkatan pengadilan tertentu saja.
  • Jika ternyata  pemohon  orang  yang  mampu  maka  diberikan  penetapan  tidak dapat berperkara secara prodeo dan pemohon harus membayar biaya seperti layaknya berperkara secara umum.
  • Pengadilan    menyediakan     anggaran    untuk    biaya    perkara    prodeo  dengan memperhatikan  anggaran  yang  tersedia.  Ketersediaan  anggaran  tersebut diumumkan kepada masyarakat secara berkala melalui papan pengumuman Pengadilan atau media lain yang mudah diakses.
Open chat