Inilah 10 Pembaruan di bidang Fungsi Teknis dan Manajemen Perkara Sepanjang Tahun 2015

JAKARTA | (02/03) – KETUA  Mahkamah Agung dalam pidato laporan tahunan yang dihelat kemarin (1/3) memaparkan berbagai capaian lembaga yang dipimpinnya. Salah satunya mengenai upaya pembaruan di bidang teknis dan manajemen perkara.  Dari pidatonya  Ketua MA menyebut  10  pembaruan di kedua bidang tersebut yang  terjadi di tahun 2015.

Kesepuluh pembaruan tersebut adalah:  (1)  penguatan sistem kamar untuk menjaga konsistensi putusan,  (2) penyusunan  peraturan penanganan gugatan sederhana,  (3) penerbitan peraturan penanganan perkara sidang keliling terpadu, (4) penerbitan  peraturan untuk mengisi kekosongan hukum acara akibat adanya kewenangan baru bagi PTUN yang diberikan oleh Undang-Undang,  (5) penguatan aturan mengenai teknis hukum pemusnahan kapal dalam perkara pidana perikanan, (6) penerbitan aturan hakim khusus untuk mengadili perkara pidana pemilihan dan sengketa TUN pemilihan Gubernur, Bupati,  dan Walikota,(7)  penomoran khusus perkara lingkungan hidup,  (8) modernisasi mekanisme penyampaian pemberitahuan kasasi, penetapan perpanjangan penahanan dan petikan putusan,  (9) pembaruan  sistem penerbitan salinan putusan mahkamah agung dengan otentikasi melalui fitur pengamanan pencetakan dokumen,  dan (10) peningkatan peran serta pengadilan dalam publikasi putusan dan pengiriman dokumen elektronik

 

1)Penguatan Sistem Kamar untuk Menjaga Konsistensi Putusan

Menurut Ketua MA,  sejak penerapannya pada akhir tahun 2011, Mahkamah Agung terus-menerus melakukan upaya penguatan sistem kamar. Salah satu upaya penguatan sistem kamar adalah dengan cara sebagai berikut: Penyempurnaan  Pedoman Sistem Kamar dengan menerbitkan SK KMA 213/KMA/SK/XII/2014 tanggal 30 Desember 2014 tentang Pedoman Sistem Kamar di Mahkamah Agung,  Penyelenggaraan Rapat Pleno Kamar, dan Studi Banding Implementasi Sistem Kamar ke Hoge Raad Belanda

2)Penyusunan  Peraturan Penanganan Gugatan Sederhana

Mahkamah Agung, lanjut Ketua MA,  telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tanggal 7 Agustus 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Pembentukan peraturan tentang penyelesaian sengketa perdata dengan acara sederhana (small claim court) merupakan implementasi salah satu agenda pembaruan fungsi teknis dalam cetak biru pembaruan peradilan  yang juga merupakan amanat dari   Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015-2019

3)Penerbitan Peraturan Penanganan Perkara Sidang Keliling Terpadu

Mahkamah Agung telah menerbitkan Perma Nomor 1 Tahun 2015 tanggal 6 Agustus 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling  Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan.  Dalam Perma ini Mahkamah Agung memberikan pengaturan yang progresif mengenai beberapa ketentuan hukum acara yaitu  dibolehkannya pemanggilan secara kolektif dan pemeriksaan perkara oleh hakim tunggal.

4)Penerbitan  Peraturan Untuk Mengisi Kekosongan Hukum Acara Akibat Adanya Kewenangan Baru bagi PTUN yang Diberikan oleh Undang-Undang

Hukum acara terkait dengan adanya kewenangan baru Peradilan Tata Usaha Negara yang diberikan oleh  Undang-Undang Nomor  30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Undang-Undang. Untuk mengisi kekosongan hukum acara tersebut, Dikatakan oleh Ketua MA,  bahwa Mahkamah Agung sesuai dengan kewenangannya telah menerbitkan dua Peraturan Mahkamah Agung yaitu Perma Nomor 4 Tahun 2015  tanggal  21 Agustus 2015 tentang  Pedoman Beracara dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang dan Perma Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan.

5)Penguatan Aturan mengenai Teknis Hukum Pemusnahan Kapal dalam Perkara Pidana Perikanan

Untuk terciptanya pemahaman yang sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP maupun Undang-Undang tentang Perikanan terkait dengan pemusnahan kapal dalam perkara pidana perikanan, Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2015 tentang  Barang Bukti Kapal dalam Perkara Pidana Perikanan.

6)Penerbitan Aturan Hakim Khusus untuk Mengadili Perkara Pidana Pemilihan dan Sengketa TUN Pemilihan Gubernur, Bupati,  dan Walikota.

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)  secara serentak  memungkinkan terjadinya pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan Pemilihan  dan sengketa tata usaha negara pemilihan sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,  Bupati dan Walikota  Menjadi Undang-Undang.

“Menindaklanjuti ketentuan Undang-Undang tersebut, Mahkamah Agung  menerbitkan 2 (dua ) Peraturan Mahkamah Agung, yaitu Peraturan  Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Hakim Khusus dalam Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor  6 Tahun 2015 tentang Hakim Khusus dalam Tindak Pidana Pemilihan”, jelas Ketua MA

7)Penomoran Khusus Perkara Lingkungan Hidup

Mahkamah Agung  telah mengeluarkan aturan penomoran khusus perkara lingkungan hidup untuk memudahkan dalam mengenali dan menginventarisir perkara-perkara lingkungan hidup. Aturan tersebut tertuang dalam  SK KMA Nomor 037/KMA/SK/III/2015 tanggal 20 Maret 2015 jo. SEMA Nomor 2 Tahun 2015 tanggal 3 Juli 2015

8)Modernisasi Mekanisme Penyampaian Pemberitahuan Kasasi, Penetapan Perpanjangan Penahanan dan Petikan Putusan

Panitera Mahkamah Agung dan Dirjen Pemasyarakatan melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) tentang kerjasama di bidang  pertukaran data perkara pidana pada tingkat kasasi dalam rangka rintisan sistem peradilan pidana terpadu berbasis teknologi informasi, pada tanggal 30 Oktober 2015. Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini adalah implementasi penyampaian  perpanjangan penetapan penahanan dan petikan putusan berbasis teknologi informasi pada tingkat kasasi.

9)Pembaruan  Sistem Penerbitan Salinan Putusan Mahkamah Agung dengan Otentikasi Melalui Fitur Pengamanan Pencetakan Dokumen

Mahkamah Agung telah menerbitkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 178/KMA/SK/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015 tentang Penerbitan Salinan Putusan Mahkamah Agung dengan Otentikasi Melalui Fitur Pengamanan Pencetakan Dokumen,

Surat Keputusan tersebut, kata Ketua MA,  memberlakukan sistem otentikasi salinan putusan Mahkamah Agung dengan pembubuhan fitur pengamanan pencetakan dokumen (optical watermark dan micro printing) yang menggantikan keberadaan setempel dan paraf Panitera Muda Perkara yang selama ini dijadikan instrumen otentikasi salinan putusan Mahkamah Agung;

10)Peningkatan Peran Serta Pengadilan dalam Publikasi Putusan dan Pengiriman Dokumen Elektronik

Perkembangan tingkat partisipasi pengadilan dalam publikasi putusan di Direktori Putusan periode 2011-2015  menunjukkan kecenderungan yang meningkat.  Tingkat partisipasi pengadilan dalam mempublikasikan putusan di Direktori Putusan pada  tahun 2011 sebesar 36,98%, tahun 2012 sebesar 70,82%,  tahun 2013 sebesar 86,41%, tahun 2014 sebesar 95,93% dan  pada tahun 2015,  partisipasi pengadilan  dalam mempublikasikan putusan di Direktori Putusan mencapai 100%.

Jumlah pengadilan yang mengirimkan dokumen elektronik menggunakan Direktori Putusan berjumlah 570 satker, sedangkan jumlah perkara kasasi yang pengiriman dokumen elektroniknya menggunakan  aplikasi komunikasi data Direktori Putusan berjumlah 11.898 perkara. Sumber

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Open chat