Buteng Kembali Terima WDP

posting butengBUTONPOS.COM, KENDARI – Kabupaten Buton Tengah (Buteng) kembali memperoleh predikat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) untuk pengelolaan APBD 2016.

Predikat WDP tersebut diterima langsung Bupati Buteng, Samahuddin didampingi Ketua DPRD Buteng, Adam dan Sekab, La Ode Hasimin pada acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di Kantor BPK Provinsi Sultra, Senin (17/7).

Pada pemeriksaan pengelolaan keuangan tahun anggaran 2015, kabupaten yang resmi mekar 24 Juli 2014 dari Kabupaten Buton ini, mendapat predikat WDP pula atas pengelolaan keuangan tahun pertamanya sebagai Daerah Otonom Baru (DOB).

Meskipun hanya mendapat WDP, namun Kabupaten Buteng dianggap berhasil mengelola keuangannya dengan baik sebagai kabupaten baru. Pasalnya, kebanyakan DOB di Indonesia jarang mendapatkan predikat WDP pada tahun pertamanya mengelola keuangan daerah, rata-rata mendapatkan disclaimer.

Menurut Ketua DPRD Adam, raihan WDP kedua kalinya ini akan menjadi pengalaman Pemkab Buteng untuk meningkatkan pengelolaan keuangannya agar tahun depan bisa mendapat predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

“Bagi saya ini masih prestasi bagi Kabupaten Buteng sebagai DOB mendapat WDP. Tinggal memperbaiki saja catatan-catatan yang direkomendasikan BPK dari hasil auditnya. Kalau perbaikan itu dituntaskan, maka besar peluang tahun kedepannya mendapat WTP,” ungkapnya saat dihubungi Buton Pos, kemarin.

Maka itu, politisi PAN ini meminta kepada Pemkab Buteng untuk meningkatkan lagi pengelolaan sistem keuangannnya, termasuk penuntasan masalah aset yang juga menjadi catatan BPK. “Kami juga di DPRD akan meningkatkan pengawasan kami dalam hal budgeting atau anggaran terhadap seluruh SKPD yang ada,” tandasnya.

Sebelumnya, Penanggungjawab Tim BPKP Sultra Dadek Nandemar mengatakan, Pemkab Buteng melakukan pengelolaan keuangan yang baik sebagai kabupaten baru jika dilihat dari predikat WDP APBD 2015. Sebab, hampir semua daerah pemekaran pada tahun pertamanya mengelola keuangan mendapat disclaimer setelah diperiksa BPK.

“BPK selalu mendorong setiap daerah agar senantiasa mengelola anggarannya secara transparan dan akuntabel untuk bisa mendapatkan opini WTP. Jadi sebenarnya tergantung daerah sendiri, kalau mau dapat WTP maka harus mengelola anggarannya lebih transparan dan akuntabel,” ungkapnya ditemui rekan media saat mulai melakukan pemeriksaan pendahuluan pertengahan Maret lalu.

Dadek menyadari, kabupaten baru biasanya masih proses belajar dalam mengelola keuangannya, namun jika pejabat-pejabatnya merupakan orang-orang yang berpengalaman dari daerah-daerah lain yang mendapatkan WTP, maka tidak menutup kemungkinan kabupaten baru tersebut akan mendapatkan WTP.

“Dengan predikat WDP pengelolaan APBD 2015 lalu, berarti Kabupaten Buteng ini tinggal memperbaiki kekurangan dan catatan-catatan sebelumnya pada pemeriksaan APBD 2016 tahun ini. Kalau itu bisa diperbaiki dan dipenuhi, bisa jadi akan mendapat opini WTP,” tandasnya. (uzi)

Sumber : http://www.butonpos.fajar.co.id

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Open chat