Advokat Kembali Ajukan Judicial Review UU Lalu Lintas

Untuk melindungi hak asasi pengendara transportasi online. Sebelumnya, sudah ada pendaftaran uji materi pasal lain. Sejumlah advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi Hukum Pengendara Online Nasional (Timah Panas) yakni Ferdian Sutanto, Rahmat Aminudin, Edy M. Lubis, Afriady Putra, Suhardi, dan Zuvi Novi Darina mengajukan judicial review terhadap UU No. 22 Tahun 2009  tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ).

Permohonan uji materi tersebut sudah didaftarkan di Mahkamah Kontitusi, Jumat (19/8). Sebelumnya para pemohon ini juga mengajukan upaya hukum gugatan warga negara (citizen law suit). Bahkan ada advokat lain yang sudah lebih dahulu mendaftarkan permohonan pengujian UU LLAJ, tapi pasalnya berbeda.

Para pemohon menganggap Pasal 139 ayat (4) UU LLAJ bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (2) UUD. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Ferdian Sutanto menjelaskan para advokat juga mewakili kepentingan sejumlah pengendara transportasi online: Aries Rinaldi, Rudi Prastowo, dan Dimas Sotya Nugraha. Sopir transportasi daring ini merasa terganggu keamanan dan kenyamanan hak mereka untuk bekerja mencari nafkah, melakukan berbagai aktivitas dan berkomunikasi secara layak dan manusiawi. Gangguan terjadi karena ‘perorangan’ tidak masuk ke dalam kategori penyedia jasa dalam Pasal 139 ayat (4) UU LLAJ.

Terbitnya Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek semakin mengukuhkan potensi gangguan terhadap para pemohon. Sebab, sewaktu-waktu para sopir ojek daring, misalnya, bisa dituduh melanggar hukum saat membawa penumpang. Misalnya, mereka kena tilang.

Regulasi itu menurut para pemohon tak sesuai dengan perkembangan zaman. “Kendaraan aplikasi online muncul seperti para pemohon hadir di tengah-tengah masyrakat karena perkembangan zaman,” tegas Ferdian.
“Intinya uji materi ini adalah untuk melindungi hak asasi para pemohon agar tidak terus dilanggar dan melahirkan adanya ketidak-pastian hukum,” pungkasnya.

Sumber : http://www.hukumonline.com

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Open chat