Pelayanan Pengadilan yang diatur di dalam Standar Pelayanan Pengadilan ini adalah Pelayanan Pada Pengadilan di Tingkat Pertama dan banding dalam empat lingkungan badan peradilan serta di mahkamah Agung. Termasuk dalam Standar Pelayanan Pengadilan ini adalah pelayanan yang diberikan oleh pengadilan khusus. Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan. [Selengkap]

Keterbukaan Informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Mahkamah Agung dalam rangka reformasi birokrasi, sebagaimana dituangkan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan. Peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan keterbukaan informasi, yaitu Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, yang harus dijadikan Pedoman Pelayanan informasi oleh seluruh Badan Publik, termasuk Pengadilan. Pedoman layanan informasi pada pengadilan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan. [Selengkapnya]

Pedoman ini mencakup penanganan pengaduan yang diterima oleh Pengadilan dari masyarakat, internal pengadilan maupun dari instansi lain di luar pengadilan, yang meliputi : Pengaduan mengenai seluruh aspek penyelenggara peradilan, Pengaduan mengenai perilaku apparat pengadilan. Pengaduan adalah laporan yang mengandung informasi atau indikasi terjadinya penyalahgunaan wewenang, penyimpangan atau pelanggaran perilaku yang dilakukan oleh apparat pengadilan, yang berasal dari masyarakat, anggota instansi peradilan, instansi di luar pengadilan, maupun dari media massa dan sumber-sumber informasi lain yang relevan. Pedoman Penanganan Pengaduan pada Lembaga Peradilan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan. [Selengkapnya]

 

 

Bahwa adalah hak setiap orang yang tersangkut perkara untuk memperoleh layanan hukum dan negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadialan yang tidak mampu, sehingga peradilan harus memberi akses seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh keadilan termasuk bagi masyarakat yang tidak mampu dan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum ini khusus mengatur pelaksanaan pemberian layanan hokum bagi masyarakat yang tidak mampu di Pengadilan Negeri dalam perkara perdata. Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 52/DJU/SK/HK.006/5/Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. [Selengkapnya]

 

 

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor :